Gojek Sebentar Lagi Rambah Filipina, Setelah Itu Malaysia?

Jakarta - Bicara soal ekspansi, Founder dan CEO Gojek Grup Nadiem Makarim menyebut pihaknya bisa segera merambah Filipina. Selain itu ia pun menyebut-nyebut Malaysia.

Usaha Gojek merambah Filipina sebelumnya memang masih menghadapi batu sandungan. Sedangkan rumor merambah Malaysia sudah berhembus dalam beberapa waktu terakhir.

"Sekarang kita sudah merambah ke Vietnam, Singapura, Thailand, bentar lagi Filipina, siapa tahu Malaysia pun," ujar Founder dan CEO Gojek Grup Nadiem Makarim di kantornya, Pasaraya Blok M, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Nadiem tak merinci lebih jauh soal rencana merambah Malaysia. Tetapi ia menyebut ekspansi Gojek, yang merupakan sebuah perusahaan Indonesia, ke negara-negara tetangga bisa memberi sebuah kebanggaan tersendiri.

————————————————————————————————————

– Iklan –

Perdagangan Berjangka Makin Bergairah – PT RIFAN FINANCINDO
Investasi Emas Diprediksi Jadi Pilihan Realistis di Tahun Politik – RIFAN FINANCINDO
Rifan Financindo Berjangka Bidik Investasi Emas – PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Emas Diprediksi Jadi Produk Derivatif Primadona – PT RFB
– Iklan –

————————————————————————————————————

Di kesempatan yang sama, Presiden Gojek Grup Andre Soelistyo menjelaskan tujuan "ke luar kandang". Disampaikan Andre, hal itu untuk menerapkan hasil pembelajaran Gojek selama beroperasi hampir sembilan tahun di Indonesia.
"Setahun yang lalu kami memutuskan untuk mencoba melihat apakah teknologi yang kami bangun bisa aplikasi ke negara tetangga. Kami luncurkan Go-Viet di Vietnam, Get di Thailand, sampai di Singapura," kata dia.

Selama proses pelebaran sayap bisnisnya, Gojek menyebutkan sudah ada satu juta pemesanan di masing-masing negara dalam waktu singkat. Misalnya, Vietnam dan Singapura butuh waktu kurang dari dua bulan, Thailand lebih lama sebulan. Sedangkan Indonesia perlu waktu tujuh bulan untuk mencapainya.

"Edukasi yang kami pelajari dari Indonesia itu, buktinya sangat cepat dengan adanya ketertarikan negara-negara tersebut untuk solusi kami," pungkas dia.

BI Prediksi Rupiah Bakal Terus Menguat

 Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan terus menguat ke depannya. Hal ini disebabkan mekanisme pasar keuangan yang berjalan baik, lantaran suplai dan permintaan rupiah bergerak aktif. 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, rupiah pada hari ini sudah menguat ke level di bawah Rp Rp13.900 per dolar AS. Kecenderungan rupiah terus menguat dipastikan masih terbuka melihat aliran modal asing yang terus masuk ke Indonesia. 

"Bahkan tadi Rp13.850 (per dolar AS). Tapi kemudian ada beberapa importir korporasi yang beli, (sehingga) naik lagi Rp13.900," ujarnya di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Jumat 19 Juli 2019.

Namun Perry mengklaim, seluruh pihak terkait dari dalam dan luar negeri menyambut positif keputusan BI untuk menurun BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps). Sehingga, saat ini, suku bunga acuan Bank Indonesia sudah berada pada level 5,75 persen. 

"Ini juga menambah positif persepsi pasar maupun investor bahwa prospek ekonomi kita ke depan akan membaik dengan stabilitas yang terjaga," jelasnya.  

"Ini Insya Allah akan menjadi faktor positif untuk perbaikan ekonomi kita ke depan," jelasnya. 

Menurut kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Jumat, 19 Juli 2019 senilai Rp13.913. Angka ini menguat dibanding Kamis, 18 Juli 2019 pada level Rp13.976 per dolar AS. (dau)

PA 212 Gelar Aksi, Moeldoko Sebut MK Tak Bisa Dipengaruhi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara terkait aksi Halal Bihalal Akbar 212 yang digelar Persaudaraan Alumni 212 untuk mengawal putusan sidang PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Moeldoko, mau ditekan seperti apapun, MK tak bisa diintervensi pihak lain dalam memutus perkara sengketa pilpres.

"Ditekan apapun MK kan enggak bisa. Imbauan saya jangan, hormati proses hukum," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Karena itu Moeldoko mengimbau agar acara yang diisi dengan zikir dan doa bersama di seluruh ruas jalan sekitar gedung MK itu tidak dilakukan karena bisa mengganggu aktivitas masyarakat yang ingin damai.

"Ya jangan (demo di MK), mau apalagi? Masyarakat ingin damai. Jangan mengganggu aktivitas masyarakat," kata Moeldoko.Moeldoko menyebut proses hukum di MK pun juga sudah berjalan. Saat ini masyarakat hanya tinggal menunggu putusan yang dikeluarkan hakim MK.

Sebelumnya, pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga bakal menggelar demo mulai hari ini sampai putusan sidang sengketa Pilpres 2019 dibacakan MK. Aksi kawal putusan MK ini bertajuk Halal Bihalal 212.

Halal Bihalal 212 merupakan aksi super damai, berzikir, berdoa, serta berselawat mengetuk pintu rahmat mulai Senin (24/6) hingga Jumat (28/6) di seluruh ruas jalan sekitar MK.

Koordinator aksi, Abdullah Hehamahua yang juga mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan rencana aksi yang bakal digelar selama lima hari, yakni mulai Senin (24/6) hingga Jumat (28/6).

Menurut dia, aksi itu dilakukan guna memberikan dukungan moril kepada sembilan hakim MK selama proses persidangan hingga proses pengambilan keputusan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Iklan -

Perdagangan Berjangka Makin Bergairah - PT RIFAN FINANCINDO
Investasi Emas Diprediksi Jadi Pilihan Realistis di Tahun Politik - RIFAN FINANCINDO
Rifan Financindo Berjangka Bidik Investasi Emas - PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Emas Diprediksi Jadi Produk Derivatif Primadona - PT RFB
- Iklan -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kita akan memberi dukungan moril kesembilan anggota MK agar mereka secara berani dan independen menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa takut terhadap ancaman manapun yang dilakukan oleh siapa pun," tuturnya.

Hari ini pun sudah ada kelompok masyarakat yang melakukan aksi di sekitar MK. Kelompok itu mengatasnamakan Komunitas Indonesia Berdaulat untuk Adil dan Makmur (Kibar) dan kompak memakai rompi kuning dengan logo Universitas Indonesia (UI).

BPN Tak Bisa Larang Pendukung Prabowo Turun Aksi

Di tempat terpisah, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku pihaknya tidak bisa melarang para pendukungnya yang ingin menggelar aksi di depan Gedung MK hingga putusan tiba. Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk berunjuk rasa. 

"Kami tak punya kuasa larang hak konstitusional. Kami hormati sepenuhnya," ucap Dahnil di media center BPN Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (24/6).

Meski demikian, Dahnil menyebut Prabowo sendiri sudah menyatakan sikap, pun begitu dengan BPN. Apalagi Prabowo beberapa waktu lalu sempat meminta para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong ke MK. Meski pada kenyataan di lapangan masih banyak yang tak pedulikan Prabowo yang sudah mengimbau.

Dahnil menyebut, aksi di depan Gedung MK bukan merupakan instruksi pihaknya. Sebab, Prabowo dan koalisinya sudah sepakat melakukan upaya melalui persidangan di MK.

"Kalau ada mobilisasi massa itu di luar instruksi kami," kata Dahnil. 

Bilamana ada pendukung Prabowo-Sandi yang ingin menggelar aksi, Dahnil menegaskan pihaknya tidak bisa melarang. Dia hanya berharap massa dapat berunjuk rasa dengan tertib. 

"Untuk relawan pendukung masyarakat kami imbau lakukan kegiatan damai, berdoa, dan sebagainya," kata Dahnil.

"Tidak Ada Lagi 01 dan 02, Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret"

BENGKULU, KOMPAS.com - Ustaz Ahmad Wijayanto, penceramah kondang, memiliki cara unik nan lucu menghilangkan sekat di kalangan masyarakat pascapemilihan presiden. Di sela-sela tausiah, ia menggiring jemaahnya untuk saling kenal, akrab dan bersaudara. Aksi Ahmad Wijayanto terkadang kocak, misalnya meminta jemaah untuk saling urut satu sama lain. "Baik, sekarang semua jemaah menghadap ke kanan lalu pijat-pijat punggung jemaah di sebelahnya sambil mengucap subhanallah," kata Ahmad Wijayanto saat memberi ceramah di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kamis (20/6/2019).

Spontan, instruksi Ahmad Wijayanto diikuti ribuan peserta tausiah. Tawa lucu dari para jemaah pecah melihat aksi saling pijat para jemaah satu sama lain. Tampak pula Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi memijat-mijat punggung Kapolres, Kapolres memijat punggug Dandim, Dandim memijat punggung Kajari dan seterusnya. "Ini menandakan kita bersaudara, memecah sekat pemisah satu sama lain. Tidak ada lagi 01 dan 02. Tidak ada lagi cebong dan kampret. Mari kita teruskan mengisi hidup penuh damai dan kemakmuran," kata Wijayanto. Selain menekankan pentingnya persatuan dalam ukuwah Islamiyah, dalam pesan ceramahnya ia juga menegaskan pentingnya rasa kepedulian sosial, hubungan antarmanusia dan hubungan dengan sang khalik. Pesan-pesan mencintai orangtua dan nasihat sejuk lainnya turut ia sampaikan di hadapan ribuan jamaah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Iklan -

Perdagangan Berjangka Makin Bergairah - PT RIFAN FINANCINDO
Investasi Emas Diprediksi Jadi Pilihan Realistis di Tahun Politik - RIFAN FINANCINDO
Rifan Financindo Berjangka Bidik Investasi Emas - PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Emas Diprediksi Jadi Produk Derivatif Primadona - PT RFB
- Iklan -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi menyebutkan, kegiatan tablig akbar itu atas inisiatif tim penggerak PKK Pemprov Bengkulu dan Pemda Bengkulu Selatan. "Ini bertujuan silahturahim dan juga penanda bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya bersatu dan dapat hidup saling berdampingan," ujarnya. Terkait beda pilihan dan dukungan dalam pilpres, ia katakan hal tersebut sebenarnya tidak menjadi persoalan. Apalagi, saat ini proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) tengah berlangsung. "Terkait pilpres kita percayakan pada MK yang saat ini sedang menilai. Masyarakat sebenarnya sudah menyatu kembali," demikian kata Gusnan.

Yusril: Saksi-saksi Saja Belum Ada Namanya, Kok Sudah Diancam?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, permintaan perlindungan saksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tidak lazim. Salah satu alasannya adalah karena nama-nama saksi yang dibawa tim hukum 02 Prabowo-Sandiaga baru akan diajukan pada sidang hari ini. "Saksi-saksi itu sendiri saja belum ada namanya. Saksi itu kan harus diserahkan namanya besok pagi ke MK, tapi kok sudah diancam? Siapa yang mau jadi saksi itu kan enggak ada yang tahu," ujar Yusril di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019) malam.

Yusril mengatakan, kekhawatiran atas pengancaman terhadap saksi terlalu berlebihan. Menurut dia, dalam persidangan semua pihak bisa saja diancam. Bahkan, tim hukum Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait juga bisa saja menerima ancaman itu. "Tetapi kan kami enggak pernah menganggap soal itu sebagai suatu soal yang serius gitu ya," kata Yusril. Yusril juga menyatakan setuju dengan majelis hakim yang akan bertanya apakah saksi merasa terancam dalam sidang ini. Dia berpendapat, ada baiknya jika saksi tersebut mengungkap siapa orang yang mengancamnya dalam persidangan. "Ini kan sidang terbuka. Kalau yang ngancam aparat, sebutkan nama aparat yang mengancam. Apakah betul ada yang mengancam atau hanya omongan Pak Bambang Widjojanto," kata dia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Iklan -

Perdagangan Berjangka Makin Bergairah - PT RIFAN FINANCINDO
Investasi Emas Diprediksi Jadi Pilihan Realistis di Tahun Politik - RIFAN FINANCINDO
Rifan Financindo Berjangka Bidik Investasi Emas - PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Emas Diprediksi Jadi Produk Derivatif Primadona - PT RFB
- Iklan -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebelumnya, ketua tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meminta MK memerintahkan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh saksi yang akan diajukan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019. "Berdasarkan diskusi dengan LPSK, ada satu gagasan bahwa untuk melindungi saksi, kemudian LPSK mengusulkan kalau MK memerintahkan LPSK untuk menjalankan fungsi perlindungan, dia akan menjalankan hal itu," ujar Bambang. Bambang mengatakan, berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, seluruh warga negara berhak mendapat perlindungan, termasuk saat bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Bambang menuturkan bahwa saat ini ada fakta terkait saksi-saksi yang enggan memberikan kesaksian karena takut ancaman. "Maka, kami membuat surat dan menyerahkan sepenuhnya ke MK apa yang mesti dilakukan oleh MK karena faktanya ada kebutuhan soal itu," kata Bambang.

4 Pejabat yang Jadi Sasaran Pembunuhan: Wiranto, Luhut, Budi Gunawan, Gories Mere

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengungkapkan empat nama pejabat negara yang menjadi sasaran dalam rencana pembunuhan oleh enam tersangka yang telah ditangkap. Keempat nama itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere. Hal itu disampaikan Tito di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019). "Ada Pak Wiranto, Menko Polhukam, Ada Pak Luhut, Menko Maritim. Lalu ada Pak Kepala BIN, dan juga ada Pak Gories Mere," ujar Tito.

Ia mengatakan, informasi tersebut berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tito memastikan informasi tersebut bukan berasal dari informasi intelijen. "Ini dari hasil pemeriksaan tersangka. Jadi bukan informasi intelijen. Kalau informasi intelijen tidak perlu pro justicia," lanjut dia. Polisi mengungkap adanya kelompok pihak ketiga yang ingin menciptakan martir dalam aksi menolak hasil pilpres pada 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Selain itu, kelompok ini juga diduga berniat melakukan upaya pembunuhan terhadap empat pejabat negara dan seorang pemimpin lembaga survei. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menjelaskan, kronologi upaya pembunuhan ini bermula sejak 1 Oktober 2018.

Ia mengatakan, informasi tersebut berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tito memastikan informasi tersebut bukan berasal dari informasi intelijen. "Ini dari hasil pemeriksaan tersangka. Jadi bukan informasi intelijen. Kalau informasi intelijen tidak perlu pro justicia," lanjut dia. Polisi mengungkap adanya kelompok pihak ketiga yang ingin menciptakan martir dalam aksi menolak hasil pilpres pada 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu, Jakarta. Selain itu, kelompok ini juga diduga berniat melakukan upaya pembunuhan terhadap empat pejabat negara dan seorang pemimpin lembaga survei. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menjelaskan, kronologi upaya pembunuhan ini bermula sejak 1 Oktober 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Iklan -

Perdagangan Berjangka Makin Bergairah - PT RIFAN FINANCINDO
Investasi Emas Diprediksi Jadi Pilihan Realistis di Tahun Politik - RIFAN FINANCINDO
Rifan Financindo Berjangka Bidik Investasi Emas - PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
Emas Diprediksi Jadi Produk Derivatif Primadona - PT RFB
- Iklan -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saat itu, HK mendapatkan perintah dari seseorang untuk membeli senjata. "HK menerima perintah dari seseorang untuk membeli dua pucuk senpi laras pendek di Kalibata. Seseorang ini, pihak kami sudah mengetahui identitasnya. Sedang didalami," kata Iqbal dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2019). Setelah itu, lanjut Iqbal, pada 13 Oktober HK menjalankan perintah dan membeli senjata. Ada empat senjata yang didapat oleh HK dari AF dan AD. Sebagian senjata itu lalu diserahkan HK kepada rekannya, AZ, TJ, dan IR.

Pada 14 Maret, HK mendapat transfer Rp 150 juta. Sebanyak Rp 25 juta ia bagikan kepada TJ. "TJ diminta membunuh dua tokoh nasional. Saya tak sebutkan di depan publik. Kami TNI Polri sudah paham siapa tokoh nasional tersebut," kata Iqbal.

Lalu, pada 12 April, HK kembali mendapat perintah lagi untuk membunuh dua tokoh nasional lainnya. "Jadi, ada empat target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional," ujarnya. Saat ditanya apakah tokoh nasional yang dimaksud adalah pejabat negara, Iqbal membenarkan. "Pejabat negara. Tapi bukan presiden. Tapi bukan kapasitas saya menyampaikan ini. Nanti kalau sudah mengerucut baru dikasih tahu," kata dia. Selain empat pejabat negara, belakangan HK juga mendapat perintah untuk membunuh seorang pemimpin lembaga survei. "Terdapat perintah lain melalui tersangka AZ untuk bunuh satu pemimpin lembaga swasta. Lembaga survei. Dan tersangka tersebut sudah beberapa kali menyurvei rumah tokoh tersebut," ujar Iqbal.

Hasil Pilpres 2019: Jokowi-Ma'ruf 55,50 Persen, Prabowo-Sandi 44,50 Persen, Selisih 16,9 Juta Suara

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari. Rekapitulasi meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri. Hasil rekapitulasi ini ditetapkan pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. "Memutuskan menetapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari. Dari hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara. Adapun jumlah pemilih yang berada di dalam ataupun luar negeri mencapai 199.987.870 orang. Sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 158.012.506 orang. Dari total suara yang masuk, 3.754.905 suara tidak sah sehingga jumlah suara sah sebanyak 154.257.601 suara.